Tugas Pokok dan Fungsi

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAMAYU

 

                  Untuk mengetahui gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, komposisi personalia, kondisi lingkungan strategis dan isu strategis.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2012 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, maka tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
2.1.  perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2.2.  pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2.3.  pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2.4.  pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
2.5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Kepala

 

(1) Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2) Untuk menyelnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai fungsi :
2.1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2.2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah  di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2.3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2.4. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2.5. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Ormas/LSM/Lembaga Profesi;
2.6. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi di bidang ketahanan bangsa dan kerukunan umat beragama;
2.7. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
2.8. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
2.9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
3.1.     Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

3.2.   Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

3.3.    Pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian persuratan dinas;

3.4.    Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Kantor;

3.5.    Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

3.6.    Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan rapat-rapat Kantor;

3.7.    Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban Kantor;

3.8.    Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor;

3.9.    Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor;

3.10. Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor hasil pengadaan;

3.11. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

3.12. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan Kantor;

3.13. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan daftar penilaian prestasi kerja pegawai;

3.14. Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;

3.15. Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai dan p

3.16. Pengembangan karier pegawai;

3.17. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kantor;

3.18. Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;

3.19. Penyiapan dan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kantor;

3.20. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kantor dengan para Kepala Seksi       di lingkungan Kantor;

3.21. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan DPPA dengan para Kepala Seksi di lingkungan Kantor;

3.22. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, perhitungan anggaran serta penyusunan laporan keuangan Kantor;

3.23. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kantor yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

3.24. Pelaksanaan penyiapan SPM dan penyiapan laporan keuangan SKPD Kantor;

3.25. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para Bendahara dan PPTK di lingkungan Kantor;

3.26. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana pada Kantor;

3.27. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan dan barang yang dikelolanya pada Kantor;

3.28. Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban keuangan pada Kantor;

3.29. Pengelolaan dan pemeliharaan tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggungjawaban keuangan pada Kantor;

3.30. Pengevaluasian kecocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban keuangan berdasarkan pengalokasian dana yang telah ditetapkan;

3.31. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kantor yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya      2 (dua) bulan setelah tahun anggaran;

3.32.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

 

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

(1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang     Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional  di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
3.1. penyusunan   rencana  dan  program  kegiatan  di  bidang  ketahanan  ideologi  negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.2.     penyiapan bahan perumusan keb ijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.3.    penyiapan bahan pelaksanaan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.4.    penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.5.    pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat, meliputi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.6.    pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.7.    pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.8.    pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.9.    pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

3.10. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat

(1) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :
3.1    Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.2.     Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.3.     Penyiapan bahan pelaksanaan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik.

3.4.     Pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.5.     Penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.6.     Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa,  dan  masyarakat,  meliputi  koordinasi,  bimbingan, supervisi dan konsultasi,

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.7.     Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

 

3.8.     Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing  dan  lembaga  asing  skala  kabupaten,  ketahanan  seni  dan  budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.9.     Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.10.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama dan kepercayaan, ketahanan ekonomi, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3.11.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Seksi Politik Dalam Negeri

(1) Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
3.1.      Penyusunan  rencana  dan  program  kegiatan  di  bidang  sistem  dan  implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.2.      Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.3.      Penyiapan bahan pelaksanaan operasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.4.      Penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.5.      Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat, meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.6.      Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.7.      Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.8.      Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.9.      Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, serta fasilitasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada skala kabupaten.

3.10.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

 

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan keahliannya masing-masing.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional  sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.