hari Tani Nasional 2019 diwarnai dengan adanya demonstrasi dari serikat tani Indramayu (sti), serikat nelayan indonesia (sni) dan juga serikat buruh di gedung dprd kabupaten indramayu

Kesbangpol Indramayu, Selasa 24 September 2019 – (UkyBray)

Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2019, Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Nelayan Indonesia dan Serikat Buruh melakukan aksi unjuk rasa/demonstrasi damai pada hari Selasa, 24 Septeber 2019. para demonstran berkomitmen untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. gabungan massa Unjuk rasa/demonstrasi berkumpul di Sport Center (SC) Indramayu yang dijadikan titik berkumpul untuk melakukan konsolidasi, setelah melakukan konsolidasi para demonstran dengan berjalan kaki menuju ke Gedung DPRD Kabupaten Indramayu.

Para demonstran sebagian besar berasal dari wilayah Kecamatan Terisi, Kecamatan Cikedung dan Kecamatan Kroya, terdiri dari pemuda-pemuda, orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa putra putrinya serta balita juga terlihat dalam barisan demonstran tersebut. setibanya di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu, ratusan demonstran tersebut melakukan orasinya dan perwakilan dari demonstrasi damai tersebut menyampaikan 5 (lima) point pernyataan, yaitu sebagai berikut:

  • Transparansi program hak atas tanah nelayan di Kabupaten Indramayu
  • Tanggal 24 September peringati sebagai Hari Tani Nasional
  • Menjalankan Reforma Agraria sejati, sebagaimana Undang-undang epublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
  • Lindungi para petani dan nelayan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan khususnya pembudidaya Ikan dan petambak garam
  • Tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan

Secara bergantian orasi tersebut disampaikan oleh masing-masing perwakilan, seperti saudara Jahid dari Serikat Tani Indramayu (STI) dan saudara Sutarno dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Mujahid sebagai koordinator aksi demonstrasi mengatakan inti dari aksi demonstrasi ini adalah menanggapi kontroversi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan, sehingga massa berkomitmen menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan tersebut karena tidak berpihak kepada rakyat terutama para petani.

Para Anggota Dewan pun akhirnya menemui demonstran, sehingga massa demonstran melalui koordinator aksi mereka Jahid mengapresiasi respon positif tersebut karena sudah bersedia untuk menemui mereka secara langsung. Ketua DRPD Kabupaten Indramayu, Bpk Syaefudin mengatakan semua aspirasi yang telah disampaikan oleh massa demonstran terkait kontroversi atau polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan kami siap menampung. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu juga menyampaikan bahwa Indramayu adalah lumbung pangan Nasional yang harus mendapatkan perhatian ektra dari Pemerintah Pusat, bagaimana menentukan kebijakan perlindungan bagi para petani dan nelayan khususnya petani dan nelayan idramayu.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bpk Syaefudin mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Indramayu bukan penentu kebijakan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. untuk itu DPRD Kabupaten Indramayu akan menyampaikan atau meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Pasca Dibubarkan, Kesbangpol dan MUI Pantau Aktivitas HTI di Indramayu

INDRAMAYU – Pasca resmi dibubarkan pemerintah, Pemkab melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indramayu terus memantau aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bumi Wiralodra (Indramayu).
Pemantuan dilakukan setelah pemerintah mencabut badan hukum organisasi kemasyarakatan itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perpu Ormas. HTI sendiri akan menggugat langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Iya terus kita pantau,” ucap Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Indramayu, H Gunawan SH MSi kepada Radar.
Di Kabupaten Indramayu, ungkap dia, HTI terdaftar sebagai ormas sejak lama. Memiliki kepengurusan, kantor serta pernah melakukan berbagai aktivitas publik. Pihaknyapun pernah diundang untuk menghadiri sebuah kegiatan, tapi urung hadir. “Terdaftar sejak tahun berapa saya lupa, sudah lama. Ada kepengurusan dan kantornya. Pernah ngundang kita saat ada kegiatan HTI, tapi saya kebetulan tidak bisa hadir,” ungkap Gunawan.
Hingga saat ini, pihaknya tidak mendeteksi adanya kegiatan HTI setelah pengumuman pembubaran tersebut. Dari pihak HTI sendiri belum melakukan pendekatan maupun mengajukan complain terkait keputusan itu. Meski demikian, Kesbangpol bersama pihak berwenang seperti Polres, Kodim maupun MUI akan berupaya mendeteksi dini setiap aktivitas HTI. Sehingga semua bentuk potensi kerawanan yang mungkin terjadi di masyarakat dapat terhindarkan.
“Saya yakin, kondusivitas daerah tetap terjaga. Apalagi selama ini, tidak ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan HTI yang dinilai mencurigakan. Laporan dari masyarakat juga nihil,” tegas dia.
Senada dilontarkan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu KH Syathori SHI MA. Keberadaan HTI tidak pernah sekalipun menimbulkan masalah. Sebagai salah satu Ormas Islam di Bumi Wiralodra, anggota HTI juga tidak kelihatan kiprahnya di masyarakat. Seperti di bidang keagamaan, sosial, kesehatan maupun pendidikan seperti ormas Islam lainnya. Tapi pun demikian, dia menilai akidah para anggota HTI patut diacungi jempol. “Saya kenal beberapa anggotanya, secara akidah saya acungi jempol,” ucap dia didampingi sekretaris MUI DR H Ahmad MAg.
Namun pengurus Pondok Pesantren Al Amin Kandanghaur ini menegaskan, pihaknya mendukung langkah MUI Pusat terkait upaya pemerintah mencabut badan hukum HTI lantaran tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. “Yang dipersoalkan adalah HTI ini soal Kilafahnya, mengganti NKRI menjadi negara Islam, kepemimpinan Islam. Dan itu tidak benar menurut aturan pemerintah,” katanya.
Syathori meminta masyarakat apalagi sesama umat Islam untuk tidak terlalu menghebohkan pembubaran HTI demi menjaga kondusivitas daerah. Serahkan semua persoalan kepada pihak berwenang dan hukum yang berlaku.
Penulis : Kho/Radar

Pramuka Harus Tetap Eksist ditengah Pergolakan Politik

Gerakan Pramuka harus tetap eksis ditengah pergolakan politik yang terus terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan gerakan ini mampu untuk mendidik generasi muda untuk kembali mencintai tanah airnya. Hal tersebut ditegaskan Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Barat, Dede Yusuf seusai melantik Hj. Anna Sophanah sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu masa bakti 2017 – 2022, Jum’at (12/05/2017) di Pendopo Kabupaten Indramayu.

Dede Yusuf menambahkan, seperti diketahui belakangan ini situasi Indonesia hampir terkotak-kotak karena cara pandang politik. Akibatnya rongrongan terhadap Pancasila sudah mulai terasa  oleh masyarakat. Untuk itu Gerakan Pramuka yang merupakan gerakan universal akan mampu mengembalikan anak muda saat ini untuk kembali mencintai tanah air seperti dulu Gerakan Pramuka sempat berjaya dan menjadi ekstra kurikuler favorit disekolah.

“Kami rindu dengan masa dulu dimana Pramuka menjadi kegiatan yang menarik. Dan hal itu kita terus kembalikan masa-masa Pramuka menjadi kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap cinta tanah air bagi generasi muda,” tegas Dede.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, Pramuka sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan non formal merupakan bagian tak terpisahkan dari system pendidikan. Gerkakan ini bertujuan menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi muda yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan ketrampilan yang tinggi, sehat jasamani dan rohani serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

“Mengmbalikan kejayaan Geraka Pramuka seperti masa lampau tentulah bukan pekerjaan yang ringan. Akan tetapi tantangan yang cukup berat tersebut seharusnya tidak menjadikan kita berkecil hati. Akan tetapi justru memacu dan menumbuhkan semangat untuk berupaya maksimal guna memajukan Gerakan Pramuka di Kabupaten Indramayu,” tegas Anna.

Sementara itu Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu, H. Supendi mengatakan, tantangan kepengurusan Gerakan Pramuka saat ini cukup berat dan beragam. Salah satunya adalah mengembalikan Gerakan Pramuka menjadi ekstrakurikuler di sekolah yang diminati pelajar. Sehingga mereka secara sukarela dan antusias untuk menjadi anggota Pramuka aktif di sekolahnya.

Seusai Ka Kwarda melantik Ka Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu. Selanjutnya Ka Mabicab melantik Ka Kwarcab dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwarcab Kabupaten Indramayu masa bakti 2017-2022. DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu