hari Tani Nasional 2019 diwarnai dengan adanya demonstrasi dari serikat tani Indramayu (sti), serikat nelayan indonesia (sni) dan juga serikat buruh di gedung dprd kabupaten indramayu

Kesbangpol Indramayu, Selasa 24 September 2019 – (UkyBray)

Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2019, Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Nelayan Indonesia dan Serikat Buruh melakukan aksi unjuk rasa/demonstrasi damai pada hari Selasa, 24 Septeber 2019. para demonstran berkomitmen untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. gabungan massa Unjuk rasa/demonstrasi berkumpul di Sport Center (SC) Indramayu yang dijadikan titik berkumpul untuk melakukan konsolidasi, setelah melakukan konsolidasi para demonstran dengan berjalan kaki menuju ke Gedung DPRD Kabupaten Indramayu.

Para demonstran sebagian besar berasal dari wilayah Kecamatan Terisi, Kecamatan Cikedung dan Kecamatan Kroya, terdiri dari pemuda-pemuda, orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa putra putrinya serta balita juga terlihat dalam barisan demonstran tersebut. setibanya di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu, ratusan demonstran tersebut melakukan orasinya dan perwakilan dari demonstrasi damai tersebut menyampaikan 5 (lima) point pernyataan, yaitu sebagai berikut:

  • Transparansi program hak atas tanah nelayan di Kabupaten Indramayu
  • Tanggal 24 September peringati sebagai Hari Tani Nasional
  • Menjalankan Reforma Agraria sejati, sebagaimana Undang-undang epublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
  • Lindungi para petani dan nelayan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan khususnya pembudidaya Ikan dan petambak garam
  • Tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan

Secara bergantian orasi tersebut disampaikan oleh masing-masing perwakilan, seperti saudara Jahid dari Serikat Tani Indramayu (STI) dan saudara Sutarno dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Mujahid sebagai koordinator aksi demonstrasi mengatakan inti dari aksi demonstrasi ini adalah menanggapi kontroversi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan, sehingga massa berkomitmen menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan tersebut karena tidak berpihak kepada rakyat terutama para petani.

Para Anggota Dewan pun akhirnya menemui demonstran, sehingga massa demonstran melalui koordinator aksi mereka Jahid mengapresiasi respon positif tersebut karena sudah bersedia untuk menemui mereka secara langsung. Ketua DRPD Kabupaten Indramayu, Bpk Syaefudin mengatakan semua aspirasi yang telah disampaikan oleh massa demonstran terkait kontroversi atau polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan kami siap menampung. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu juga menyampaikan bahwa Indramayu adalah lumbung pangan Nasional yang harus mendapatkan perhatian ektra dari Pemerintah Pusat, bagaimana menentukan kebijakan perlindungan bagi para petani dan nelayan khususnya petani dan nelayan idramayu.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bpk Syaefudin mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Indramayu bukan penentu kebijakan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. untuk itu DPRD Kabupaten Indramayu akan menyampaikan atau meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Tugas Pokok dan Fungsi

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAMAYU

 

                  Untuk mengetahui gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, komposisi personalia, kondisi lingkungan strategis dan isu strategis.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2012 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, maka tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Continue reading “Tugas Pokok dan Fungsi”

Struktur Organisasi

ORGANISASI

Unsur Organisasi

 

Unsur Organisasi Kantor terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Kepala;
b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian;
c. Pelaksana adalah Kepala Seksi dan  Kelompok Jabatan fungsional staf Pelaksana

 

 

Susunan Organisasi

 

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
a.  Kepala
b.  Sub Bagian Tata Usaha
c.  Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
d.  Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat
e.  Seksi Politik Dalam Negeri
f.   Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Misi Visi

VISI

“ TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, DENGAN SISTEM BUDAYA POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN EGALITER “

  • Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengandung pengertian  menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui kegiatan wawasan kebangsaan/nusantara, pemabauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.
  • Sistem Budaya Politik yang Demokratis adalah merupakan pemantapan pembangunan melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM dan Forum) untukmenumbunhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan demokrasi.

MISI

Untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimanan melakukannya. Adapaun  Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu yang diuraikan sebagai berikut :

  1. Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta mencegah disintregasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indunesia.Bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu kiranya kita mensosialisasikan masalah – masalah  penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui penyuluhan atau bimbingan teknis wawasan kebangsaan, bimbingan pembauran bangsa, dan bimbingan bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesai kepada masyarakat.
  2. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang egaliter dan dinamis melalui pemberdayaan supra dan infra struktur politik.
  3. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi komunikasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum – forum komunikasi.Bahwa melihat situasi dan kondisi daerah Kabupaten Indramayu, perlu kiranya membangun budaya politik yang demokratik, melakukan komunikasi dan kerjasama serta diskusi – diskusi antara Pemerintah Daerah dengan Parpol, Ormas, LSM, Forum – Forum, tokoh Adat dan Agama serta masyarakat, sehingga terwujud situasi Kabupaten Indramayu yang aman, damai dan kondusip.Menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan kedaulatan rakyat memiliki tujuan untuk munculnya partisifasi masyarakat yang ditunjukan dengan keragaman aspirasi yang ada serta keberagaman azas di masyarakat. Hal ini penting sebagai konsekuensi dari dibentuknya Pemerintahan yang demokratis. Untuk kepentingan inilah dipndang perlu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan terkendali.
  4. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang prima untuk mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik. Yang tidak kalah pentinya bahwa proses pelayanan administrasi yang prima dan baik, baik untuk mencatat maupun penyimpanan arsip administrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung persatuan bangsa, hubungan antar lembaga dan politik.

Pasca Dibubarkan, Kesbangpol dan MUI Pantau Aktivitas HTI di Indramayu

INDRAMAYU – Pasca resmi dibubarkan pemerintah, Pemkab melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indramayu terus memantau aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bumi Wiralodra (Indramayu).
Pemantuan dilakukan setelah pemerintah mencabut badan hukum organisasi kemasyarakatan itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perpu Ormas. HTI sendiri akan menggugat langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Iya terus kita pantau,” ucap Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Indramayu, H Gunawan SH MSi kepada Radar.
Di Kabupaten Indramayu, ungkap dia, HTI terdaftar sebagai ormas sejak lama. Memiliki kepengurusan, kantor serta pernah melakukan berbagai aktivitas publik. Pihaknyapun pernah diundang untuk menghadiri sebuah kegiatan, tapi urung hadir. “Terdaftar sejak tahun berapa saya lupa, sudah lama. Ada kepengurusan dan kantornya. Pernah ngundang kita saat ada kegiatan HTI, tapi saya kebetulan tidak bisa hadir,” ungkap Gunawan.
Hingga saat ini, pihaknya tidak mendeteksi adanya kegiatan HTI setelah pengumuman pembubaran tersebut. Dari pihak HTI sendiri belum melakukan pendekatan maupun mengajukan complain terkait keputusan itu. Meski demikian, Kesbangpol bersama pihak berwenang seperti Polres, Kodim maupun MUI akan berupaya mendeteksi dini setiap aktivitas HTI. Sehingga semua bentuk potensi kerawanan yang mungkin terjadi di masyarakat dapat terhindarkan.
“Saya yakin, kondusivitas daerah tetap terjaga. Apalagi selama ini, tidak ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan HTI yang dinilai mencurigakan. Laporan dari masyarakat juga nihil,” tegas dia.
Senada dilontarkan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu KH Syathori SHI MA. Keberadaan HTI tidak pernah sekalipun menimbulkan masalah. Sebagai salah satu Ormas Islam di Bumi Wiralodra, anggota HTI juga tidak kelihatan kiprahnya di masyarakat. Seperti di bidang keagamaan, sosial, kesehatan maupun pendidikan seperti ormas Islam lainnya. Tapi pun demikian, dia menilai akidah para anggota HTI patut diacungi jempol. “Saya kenal beberapa anggotanya, secara akidah saya acungi jempol,” ucap dia didampingi sekretaris MUI DR H Ahmad MAg.
Namun pengurus Pondok Pesantren Al Amin Kandanghaur ini menegaskan, pihaknya mendukung langkah MUI Pusat terkait upaya pemerintah mencabut badan hukum HTI lantaran tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. “Yang dipersoalkan adalah HTI ini soal Kilafahnya, mengganti NKRI menjadi negara Islam, kepemimpinan Islam. Dan itu tidak benar menurut aturan pemerintah,” katanya.
Syathori meminta masyarakat apalagi sesama umat Islam untuk tidak terlalu menghebohkan pembubaran HTI demi menjaga kondusivitas daerah. Serahkan semua persoalan kepada pihak berwenang dan hukum yang berlaku.
Penulis : Kho/Radar

Kebangkitan Nasional, Momentum Peningkatan Kompetensi Manusia Indonesia di Era Digitalisasi

Hari Kebangkitan Nasional diperingati untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tepat 109 tahun yang lalu, organisasi Boedi Oetomo lahir di atas semangat dan komitmen para pemuda lintas pulau untuk mencapai kemajuan pendidikan yang berbudaya dan perekonomian demi kemandirian bangsa.

Saat ini, lebih dari seabad kemudian, perkembangan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur TIK berjalan begitu cepat dan menjadi sarana yang vital bagi sendi-sendi ekonomi dan politik bangsa. Kemampuan penyediaan teknologi dan TIK yang memadai akan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian bangsa.Pemanfaatan TIK saat ini terdorong oleh semakin canggihnya perangkat keras dan lunak serta kemampuan digitalisasi melalui pengembangan aplikasi dan layanan nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.

Pengalaman kita menunjukkan bahwa digitalisasi tersebut juga dapat meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan, yaitu melalui kegiatan sharing economy, inklusi keuangan dan digitalisasi tenaga kerja. Melalui digitalisasi, kesempatan kerja tidak harus menyempit, namun justru dapat dikembangkan melalui pemanfaatan aplikasi. Pemerataan kesempatan kerja, sharing economy, dan inklusi keuangan ini diharapkan akan ikut menyumbang dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan menunurunnya Gini ratio nasional.

Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan yang besar dari sisi digitalisasi. Hal ini didukung oleh kemajuan aplikasi nasional dan daya adopsi di masyarakat serta didukung oleh kekuatan angka 23,6 juta rumah tangga yang telah terhubung ke TIK.

Memang kemajuan dan pembangunan TIK diharapkan akan kuat dan ketersediaan layanannya akan meliputi seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan pemerataan berkeadilan. Kemajuan teknologi dan Infrastruktur TIK bagaimanapun berpotensi memunculkan ‘infrastructure bias’ yaitu kondisi di mana kemajuan ketersediaan teknologi dan infrastruktrnya tidak diikuti dengan kemajuan pembangunan socio-culture yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatan TIK dan aplikasi yang hadir di masyarakat juga banyak termanfaatkan secara negatif dan tidak produktif. Bias dari infrastruktur ini juga dalam bentuk di mana kemajuan teknologi dan TIK tidak diiringi dengan kemajuan tingkat kompetensi SDM dan tingkat kemampuan pengembangan teknologi dan tingkat kontribusi kandungan lokal. Kebangkitan Nasional ini harus mampu menjadikan Indonesia meminimalisir bias tersebut.

Menekan ‘Infrastructure Bias’ dengan Peningkatan Kompetensi

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat untuk menekan bias dari pembangunan infrastruktur. Sebabnya, jumlah SDM Indonesia yang memiliki kombinasi yang imbang antara pengetahuan, keterampilan praktis, kemampuan untuk bermawas diri dan kemampuan untuk menghargai sesame perlu dielevasi. Padahal, tingkat kompetensi yang rendah memberi ruang bagi ’infrastructure bias’ untuk terus bertumbuh.

Dalam kata lain, pertumbuhan bias infrastruktur mengakibatkan kerugian riil dan non-riil dari penyalahgunaan teknologi. Penipuan, kejahatan seksual, ujaran kebencian, penyebaran informasi bodong dan lainnya ialah wujud dari pertumbuhan bias infrastruktur yang telah terjadi di Indonesia. Agar bias dair pembangunan infrastruktur tidak bertumbuh (lagi), bangsa ini perlu meningkatkan kompetensi dan kedewasaan dirinya dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kompetensi TIK dan Kedewasaan Diri

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja muda, fasilitasi lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi penyandang disabilitas, penciptaan entrepreneur baru yang akan menjadi awal untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia dan peningkatan literasi digital Indonesia berbasiskan komunitas.

Sementara itu, agar masyarakat dapat memupuk kedewasaan dirinya dalam menyikapi perkembangan teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika merangkul para stakeholder seperti: ICT Watch, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage dan Group Indonesian Hoax Buster dan segenap komunitas lainnya untuk mengkampanyekan etika berinternet yang baik melalui media cetak, media sosial, elektronika, dan bahkan melalui media luar ruang seperti partisipasi di car free day beberapa kota.

Mari maknai Harkitnas ke-109 dengan terus meningkatkan kompetensi dan terus menjalankan prinsip-prinsip baik dalam memanfaatkan TIK. (Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Pramuka Harus Tetap Eksist ditengah Pergolakan Politik

Gerakan Pramuka harus tetap eksis ditengah pergolakan politik yang terus terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan gerakan ini mampu untuk mendidik generasi muda untuk kembali mencintai tanah airnya. Hal tersebut ditegaskan Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Barat, Dede Yusuf seusai melantik Hj. Anna Sophanah sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu masa bakti 2017 – 2022, Jum’at (12/05/2017) di Pendopo Kabupaten Indramayu.

Dede Yusuf menambahkan, seperti diketahui belakangan ini situasi Indonesia hampir terkotak-kotak karena cara pandang politik. Akibatnya rongrongan terhadap Pancasila sudah mulai terasa  oleh masyarakat. Untuk itu Gerakan Pramuka yang merupakan gerakan universal akan mampu mengembalikan anak muda saat ini untuk kembali mencintai tanah air seperti dulu Gerakan Pramuka sempat berjaya dan menjadi ekstra kurikuler favorit disekolah.

“Kami rindu dengan masa dulu dimana Pramuka menjadi kegiatan yang menarik. Dan hal itu kita terus kembalikan masa-masa Pramuka menjadi kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap cinta tanah air bagi generasi muda,” tegas Dede.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, Pramuka sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan non formal merupakan bagian tak terpisahkan dari system pendidikan. Gerkakan ini bertujuan menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi muda yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan ketrampilan yang tinggi, sehat jasamani dan rohani serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

“Mengmbalikan kejayaan Geraka Pramuka seperti masa lampau tentulah bukan pekerjaan yang ringan. Akan tetapi tantangan yang cukup berat tersebut seharusnya tidak menjadikan kita berkecil hati. Akan tetapi justru memacu dan menumbuhkan semangat untuk berupaya maksimal guna memajukan Gerakan Pramuka di Kabupaten Indramayu,” tegas Anna.

Sementara itu Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu, H. Supendi mengatakan, tantangan kepengurusan Gerakan Pramuka saat ini cukup berat dan beragam. Salah satunya adalah mengembalikan Gerakan Pramuka menjadi ekstrakurikuler di sekolah yang diminati pelajar. Sehingga mereka secara sukarela dan antusias untuk menjadi anggota Pramuka aktif di sekolahnya.

Seusai Ka Kwarda melantik Ka Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu. Selanjutnya Ka Mabicab melantik Ka Kwarcab dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwarcab Kabupaten Indramayu masa bakti 2017-2022. DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu